Kegiatan FGD Yang Tengah Berlangsung
Komunikasi pembangunan yang tepat menjadi prasyarat penting agar sebuah kebijakan tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga diterima secara sosial oleh masyarakat.
Kesadaran inilah yang menjadi benang merah dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penguatan Strategi Komunikasi Pembangunan untuk Keterbukaan Informasi Publik” yang digelar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orda Kabupaten Majalengka di Gedung Kokardan Majalengka, Rabu (17/12/2025).
FGD menghadirkan narasumber Ketua ICMI Majalengka Dr. H. Diding Bajuri, M.Si, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Majalengka Irwan, ST, MM, serta perwakilan Nahdlatul Ulama (NU) Majalengka Dr. H. Nurhidayat, M.Pd.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Majalengka Dena Muhammad Ramadhan, jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Majalengka, serta diikuti para jurnalis dari berbagai media di Majalengka.
Ketua ICMI Majalengka Dr. H. Diding Bajuri menegaskan bahwa FGD ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan ruang refleksi bersama untuk membangun komunikasi pemerintah yang lebih baik dan dapat diterima masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari realisasi anggaran atau rampungnya proyek fisik, melainkan juga dari sejauh mana masyarakat memahami tujuan, proses, dan manfaat kebijakan tersebut.
“Karena itu, komunikasi pemerintah harus disusun secara matang sebelum disampaikan ke ruang publik,” ujar Diding.
Ia menekankan bahwa pesan-pesan pembangunan harus berbasis data, dikemas dengan narasi yang tepat, serta mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang benar pun berpotensi disalahpahami.
“Sering kali terjadi jarak antara idealitas kebijakan dan realitas di lapangan. Di sinilah komunikasi berperan sebagai jembatan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat,” katanya.
Dosen Pascasarjana Universitas Majalengka itu juga menyoroti pentingnya komunikasi yang adaptif dan kontekstual, mengingat masyarakat hidup dalam keberagaman.
“Kita semua adalah cendekiawan, termasuk wartawan yang setiap hari menulis dan membentuk opini publik. Karena itu, kita memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan komunikasi yang mencerdaskan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Majalengka Irwan menyoroti tantangan komunikasi publik di era digital. Menurutnya, transformasi digital merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan dalam tata kelola pemerintahan modern.
“Kunci komunikasi publik hari ini adalah data. Komunikasi berbasis data akan lebih dipercaya dan pesannya lebih mudah diterima masyarakat,” kata Irwan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keterbukaan informasi publik tetap memiliki batasan-batasannya. Tidak semua informasi dapat dibuka secara penuh karena adanya ketentuan perundang-undangan terkait informasi yang dikecualikan.
“Transparansi bukan berarti membuka semuanya tanpa konteks. Yang terpenting adalah menyampaikan informasi secara benar, proporsional, dan sesuai kebutuhan publik,” tambahnya.
Dari perspektif keagamaan, Dr. H. Nurhidayat, M.Pd menilai bahwa komunikasi yang efektif tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis, tetapi juga kesungguhan dan kepekaan sosial.
“Komunikasi itu menuntut kemauan untuk bersusah payah dan terus melatih keterampilan. Ada kunci sederhana yang sering saya sebut 3D: duit, dekat, dan doa,” ujarnya, yang disambut senyum peserta.
Diskusi berlangsung dinamis dan interaktif. Para peserta yang mayoritas berasal dari kalangan jurnalis aktif menyampaikan pandangan serta pengalaman terkait dinamika komunikasi kebijakan publik di Majalengka.
Suasana FGD berlangsung hangat dan cair. Panitia juga menghadirkan hiburan ringan, coffee break, serta pembagian door prize yang menambah antusiasme peserta tanpa mengurangi substansi diskusi.
Wakil Bupati Majalengka Dena Muhammad Ramadhan menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Majalengka terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.
“Kritik kami pandang sebagai energi untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Menurut Dena, keterbukaan informasi dan komunikasi yang sehat merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik. Karena itu, Pemkab Majalengka berkomitmen memperkuat sinergi dengan tokoh masyarakat dan insan pers.
“Sinergi ini menjadi kunci agar pembangunan di Majalengka tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memiliki legitimasi sosial di tengah masyarakat,” pungkasnya.
Posting Komentar