Produksi Susu Lokal Baru Penuhi 20 Persen Kebutuhan Nasional

Wamenko Ri Hanif Faisol Nurofik Berdialog Dengan Petani Sapi Perah Kpsbu Lembang 

BANDUNG BARAT- Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) RI Hanif Faisol Nurofik mengatakan produksi susu sapi perah dalam negeri masih jauh dari kebutuhan nasional. Saat ini, susu lokal baru mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan, sementara sekitar 80 persen sisanya masih bergantung pada impor, terutama dari Australia.

Hal itu disampaikan Hanif usai mengunjungi Koperasi Peternakan Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (24/7/2026).

Menurut Hanif, pemerintah menjadikan pengembangan peternakan sapi perah sebagai bagian penting dalam mewujudkan swasembada pangan, khususnya komoditas susu yang ditargetkan tercapai pada 2035.

"Bapak Presiden sangat serius membangun ketahanan pangan nasional. Dua komoditas utama memang telah berhasil mencapai swasembada, namun masih banyak komoditas lain yang harus segera kita kejar, termasuk susu," ujar Hanif.

Ia menjelaskan, produktivitas sapi perah di Indonesia masih tergolong rendah. Rata-rata produksi hanya sekitar 12 liter susu per ekor per hari, sedangkan di peternakan yang lebih maju mampu mencapai sekitar 34 liter per ekor per hari.

Selain produktivitas, produksi susu nasional juga masih terkonsentrasi di tiga provinsi. Jawa Timur menjadi penyumbang terbesar dengan sekitar 57,9 persen produksi nasional, disusul Jawa Barat hampir 30 persen dan Jawa Tengah sekitar 9 persen. Sisanya berasal dari sejumlah provinsi lain.

Hanif mengatakan, roadmap pengembangan sapi perah menuju swasembada telah disusun Kementerian Pertanian. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan lahan pakan ternak hingga kondisi iklim tropis Indonesia.

Menurutnya, sapi perah unggul umumnya berasal dari negara subtropis sehingga membutuhkan suhu yang lebih sejuk. Karena itu, selama ini peternakan sapi perah banyak berkembang di wilayah pegunungan seperti Lembang.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah mulai mendorong penerapan teknologi closed barn atau kandang tertutup yang mampu merekayasa iklim mikro sehingga peternakan sapi perah nantinya dapat dikembangkan di dataran yang lebih rendah.

"Jika teknologi ini berhasil, peternakan sapi perah tidak harus selalu berada di daerah pegunungan," katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga akan mempercepat peningkatan populasi sapi perah. Menurut Hanif, mengandalkan perkembangbiakan alami akan membutuhkan waktu yang terlalu lama sehingga diperlukan intervensi pemerintah melalui berbagai skema pendanaan.

Tak hanya soal produksi, pemerintah juga menyoroti persoalan limbah peternakan yang berdampak terhadap lingkungan, terutama di kawasan Daerah Aliran Sungai Citarum.

"Kotoran ternak menjadi persoalan serius karena dapat mencemari sungai dan menurunkan kualitas ekosistem perairan. Ini juga menjadi perhatian pemerintah," ujarnya.

Hanif menegaskan berbagai persoalan tersebut akan diselesaikan secara bertahap bersama kementerian dan lembaga terkait agar target swasembada susu nasional pada 2035 dapat tercapai. Pemerintah, kata dia, akan terus turun ke lapangan untuk menyerap berbagai persoalan peternak dan mencari solusi yang tepat.

"Target swasembada susu direncanakan sampai tahun 2035. Namun pekerjaan ini tidak bisa ditunda. Persoalannya harus mulai diurai dari sekarang," pungkasnya.