Para Asn Apel pagi di Pusat Pemerintahan Sumedang
Pesan tersebut disampaikan Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Sumedang, Budi Rahman, saat memimpin apel pagi di Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Senin (24/8/2026).
Apel yang diikuti para kepala bagian, kepala subbagian, pejabat fungsional dan staf Setda itu menjadi momentum bagi Budi untuk mengingatkan kembali posisi strategis ASN dalam mengawal pembangunan daerah.
Menurut Budi, tantangan pembangunan Sumedang saat ini membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah. Persoalan kesejahteraan masyarakat tidak bisa hanya diserahkan kepada dinas yang memiliki tugas khusus di bidang sosial.
Ia menyoroti angka kemiskinan Sumedang yang masih berada di kisaran 8,9 persen. Kondisi tersebut, kata dia, harus menjadi perhatian bersama dan mendorong setiap ASN untuk memiliki kepedulian serta tanggung jawab yang lebih besar.
“Ini menuntut komitmen moral utama dari teman-teman ASN,” ujar Budi.
Ia bahkan meminta para kepala perangkat daerah mengambil peran sebagai risk officer di masing-masing kecamatan. Dengan peran tersebut, para pimpinan perangkat daerah diharapkan mampu mengenali persoalan di wilayah, memetakan risikonya, sekaligus ikut memastikan penanganannya berjalan.
Tak hanya kemiskinan, persoalan stunting juga menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani secara kolektif. Budi menyebut angka stunting di Sumedang masih mencapai 17,9 persen.
“Kepala perangkat daerah harus menjadi risk officer di masing-masing kecamatan dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan menurunkan stunting,” katanya.
Komitmen tersebut nantinya akan diperkuat melalui perjanjian kinerja yang dijadwalkan dilakukan pada Senin sore. Melalui langkah itu, kepala perangkat daerah tidak hanya dituntut memenuhi target administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap capaian pembangunan di wilayah yang menjadi perhatian masing-masing.
Dalam kesempatan yang sama, Budi juga menyoroti pentingnya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Salah satunya melalui pengembangan Kampung Makmur, BUMD yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD Sumedang.
Budi menilai keberadaan BUMD harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Terlebih, modal dan dukungan terhadap BUMD pada dasarnya bersumber dari kekuatan ekonomi daerah.
“Sekecil apa pun kontribusinya, Kampung Makmur harus terus dikembangkan. BUMD dibentuk dengan tujuan memberikan pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Budi juga mengapresiasi jajaran direksi baru Kampung Makmur yang dinilainya memiliki semangat untuk mengembangkan usaha meski masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Ia pun mengajak ASN ikut menjadi bagian dari upaya menghidupkan usaha milik daerah tersebut. Salah satunya dengan memanfaatkan fasilitas usaha yang tersedia di Kampung Makmur.
“Kalau mau jajan, silakan ke kedai Kampung Makmur. Mudah-mudahan dengan berbelanja di sana bisa ikut memberikan kontribusi terhadap potensi pendapatan pemerintah daerah,” katanya.
Budi menegaskan, Sumedang membutuhkan terobosan untuk memperluas sumber pendapatan daerah. Menurutnya, pembiayaan pembangunan tidak seharusnya terlalu bergantung pada pajak dan retribusi yang pada akhirnya turut dirasakan bebannya oleh masyarakat.
“Kasihan masyarakat kalau pendapatan daerah hanya bertumpu pada sektor perpajakan dan retribusi. Kalau kontribusi pendapatan bisa berasal dari sektor lain, tentu akan lebih baik,” ucapnya.
Ia menyebut sektor energi sebagai salah satu peluang yang dapat dikembangkan. Potensi panas bumi, misalnya, dinilai memiliki peluang besar apabila dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal.
Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk terus menggali potensi ekonomi yang dimiliki Sumedang dengan pendekatan yang profesional dan inovatif.
Budi menekankan, setiap kebijakan dan program pemerintah pada akhirnya harus memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kemampuan fiskal daerah.
“Pada akhirnya, semua yang kita lakukan harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan,” pungkasnya.
Posting Komentar